Rektor UPI: Jati Diri Bangsa Harus Dipupuk Melalui Pendidikan

1

Bandung, UPI

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Sunaryo, Kartadinata, M.Pd. menyatakan, jati diri dan identitas bangsa tidak bisa dikawal dengan senjata. Identitas dan jati diri bangsa pun tidak bisa dibentuk dengan makanan. Identitas dan jati diri bangsa hanya bisa dipupuk melalui pendidikan. Identitas dan jati diri bangsa menghadapi tantangan yang hebat akibat globalisasi nilai yang dihantarkan teknologi informasi.

“Oleh karena itu, secara politis diperlukan kebijakan penguatan platform kebangsaan dalam berbagai aspek kehidupan bagi penguatan kemandirian dan ketegasan dalam menolak pengaruh dan pengendalian pihak asing yang tidak menguntungkan kepentingan bangsa,” katanya ketika mewisuda 2.124 orang lulusan UPI pada wisuda gelombang I, di Gedung Gymnasium UPI Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Rabu (16/4/2014).Wisuda3

Menurut Rektor UPI, identitas nasional terbangun dari sifat alami manusia. Pendidikanlah yang mengarahkan dan memperkuat sifat alami manusia menjadi kekuatan yang produktif dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Proses pendidikan berpotensi mengikis identitas peserta didik bila apa yang dipelajarinya di sekolah menjauhkan mereka dari potensi dan kepribadiannya. Oleh karena itu, para birokrat pendidikan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan harus memahami secara benar tentang hakikat pendidikan.

“Pendidikan bukanlah proses produksi barang, bukan pula proses pemerintahan yang dikelola dengan cara-cara birokratik, dan bahkan bukan pula sebuah proses drill dan latihan. Para birokrat pendidikan bertanggung jawab mengelola pengembangan manusia yang memiliki potensi dahsyat yang harus dikembangkan dalam bingkai jati diri bangsa,” kata Prof. Sunaryo.

Dikemukakan, sebuah kurikulum yang dilatihkan kepada guru tidak mungkin berhasil baik tanpa didukung oleh pemahaman para birokrat pendidikan secara baik dan benar yang akan melahirkan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) secara pedagogis. Oleh karena itu, pemahaman dan pelatihan para birokrat pendidikan di pusat maupun daerah dalam kaitan implemetnasi Kurikulum 2013 yang saat ini tengah dilakukan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

“Jika tidak, maka intervensi birokrasi yang tidak sejalan dengan esensi nilai pendidikan akan kembali menjadikan pendidikan hampa dari proses pembentukan jati diri bangsa,” tandas Rektor.

Selain materi dan delivery system, budaya sekolah yang menuhankan angka turut andil dalam mendorong krisis identitas, kata Rektor selanjutnya. Ukuran keberhasilan belajar diukur dengan angka. Demikian pula ketuntasan belajar dinyatakan oleh kemampuan peserta didik melampaui angka minimal.  Pada akhirnya lulusan terbaik pun diukur berdasarkan jumlah angka terbesar yang diraihnya. Dialog dan internalisasi nilai kerap terabaikan. Lebih parah bila pemerolehan angka tersebut mengabaikan proses, dialog kreatif, dan ditempuh dengan cara instan.

Rektor menegaska, untuk mendorong jati diri dan karakter peserta didik sebagai potensi yang mencuat dari pengalaman belajarnya (inside-out) perlu diambil beberapa langkah berikut. Kesatu, mendorong terjadinya pembelajaran otentik (authentic learning) dan pembelajaran menyeluruh (whole learning), yang bertolak dari – dan berproses dengan – memperkaya pengalaman peserta didik.Wisuda2

Peserta didik tidak dijauhkan dari pengalaman, budaya, dan kehidupannya, namun diajak belajar dan memaknai pengalaman hidupnya, ujar Rektor. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas telah menegaskan hal itu namun di dalam praktik tidak tampak terwujudkan sebagai sebuah sistem proses, karena pesan filosofis dari Undang-undang itu tidak ditangkap secara utuh dalam kebijakan, program, dan perilaku proses pendidikan di lapangan. Pendidikan banyak diperlakukan sebagai hobi dengan cara mempertandingkan peserta didik dalam berbagai bentuk kompetisi instan, seperti berbagai olimpiade, dan bukan kompetisi kolaboratif yang harus menjadi kecakapan hidup manusia abad 21 ini.

Prof. Sunaryo mengungkapkan, hasil penelitian dari The Economist Intelligence (2012) menyebutkan bahwa  pendidikan pada saat ini lebih menghasilkan manusia yang berorientasi individual dan kurang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Asesmen  internasional seperti yang dilakukan PISA, pada tahun 2015 sudah akan bergeser kepada ranah komunikasi dan kolaborasi. Jika pendidikan tidak menyentuh ranah dimaksud, walaupun materi PISA sudah dimasukan ke dalam Kurikulum 2013, tak banyak yang bisa diharapkan dari pendidikan ini dan bangsa Indonesia akan tetap tertinggal dari negara lain, seperti Singapura yang sudah mengantisipasi pengembangan kecakapan global ini dalam proses pendidikan dan kebijakan asesmen pendidikan.

Ia menandaskan, saat ini terjadi kehampaan pendidikan (education emptiness) karena proses pembelajaran jauh dari nilai kesejarahan bangsa, wawasan geografis dan kultural, serta nilai perekat kutural yang diperlukan untuk membangun nilai kekuatan kolektif. Kalau beberapa hari yang lalu, persisnya tanggal 7 April 2013, Presiden Yudhoyono meresmikan Pusat Perdamaian dan Kemanan Indonesia maka seiring dengan itu dunia pendidikan secara sadar harus segera merespons pentingnya pengembangan mindset dan nilai kedamaian dalam kehidupan manusia baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global melalui proses pendidikan.

“Kedamaian bukan dalam arti semata-mata angkat senjata dan siap perang, melainkan lebih kepada membangun mind set dan tata nilai kedamaian sebagai bagian dari proses pembentukan jati diri bangsa. Nilai dasar seperti ini yang tidak terbentuk dengan utuh dan sistematis dalam proses pendidikan selama ini. Apa yang dipesankan dalam Pembukaan UUD 1945 tentang ‘…. turut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia…’ belum terwujudkan baik dalam mindset maupun perilaku nyata,” ujar Rektor. (WAS/Deny/Andri/Dodi)

Pidato Rektor UPI selengkapknya dapat diunduh di sini:PIDATO REKTOR Wisuda 16 APRIL 2014