Pendidikan Islam Paling Menantang di Dunia

1

Makassar, UPI

Sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang paling menantang di dunia. Sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang saksama dan sistematis mulai perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas.

“Sistem pendidikan Islam memerlulan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Nutuh sistem informasi manajemen (SIM) dalam pelayanan sarana dan prasarananya,” kata Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Prof. H. Phil. Kamaruddin Amin, Ph.D pada acara Sosialisasi Pendayagunaan Sarpras Madrasah, Rabu (16/4/2-14), di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana diberitakan www.kemenag.go.id.

Disebut menantang, kata Kamarudin Amin, karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Mempunyai 55 juta siswa dan ribuan lembaga pendidkan. Indonesia mempunyai jumlah pondok pesantren tidak kurang dari 27.000 dengan jumlah santri sekitar 4 juta orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kamarudin Amin menandaskan bahwa dalam konteks pendidikan dasar, isu aksesibilitas saat ini sudah kurang fokus lagi tetapi sudah mulai bergeser pada issu peningkatan kualitas (mutu). Saat ini data menunjukan bahwa penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas sudah bisa membaca dan menulis alias sudah tidak buta huruf. Berrarti sudah kurang dari 5 persen.

Sementara pada pendidikan menengah (SLTA) isu yang sekarang di ketengahkan adalah peningkatan akses terhadap anak bangsa agar mendapatkan pendidikan menengah. Terjemahan konkretnya, menurut Kamarudin adalah Pendidkan Menengah Universal (PMU). “Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 anak usia 16-18 harus mengenyam pendidikan menengah atas atau target sekitar 98%.

Target 98% diakui oleh Kamarudin Amin terlalu berat dan kelihatannya susah untuk tercapai, karena kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Kemdikbud mencapai 27 triliun sementara dana yang ada baru 14 triliun. Oleh karenanya di lingkungan Pendidikan Islam ditempuh dengan berpikir out of the box yaitu melakukan kreasi-kreasi mengatasi keterbatasan bukan dengan jalan yang linier. Salah satunya melalui revitalisasi terhadap pendidikan swasta dalam binaan Kementerian Agama.

Kamarudin juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki 91% lembaga pendidikan agama dan keagamaan swasta dan seluruhnya negeri. Dengan kekuatan pesantren dan madrasah diharapkan Indonesia bisa melalui pendidikan menengah universal ini dengan baik.

Sementara itu Dr. H. M. Jasin, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI yang bertindak sebagai salah satu narasumber mewanti-wanti agar pelaksanaan program pendidikan Islam dijalankan secara professional, transparan dan akuntabel.

Jasin melanjutkan, berbagai masalah selama ini berpotensi terjadi kesalahan dalam pengelolaan program Pendidikan Islam adalah, yaitu Bantuan Siswa Miskin, Bidik Misi, BOS, Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Reheabilitasi Sarpras dan Penyelenggaraan Ujian Nasional.

“Agar program pendis berjalan dengan baik dan bermutu maka sistem anggaran harus sah dunia akhirat,” ungkapnya. M. Jasin menyarankan harus mengikuti rambu-rambu dan aturan yang telah ditetapkan. Dari mulai UU, PP, PMA, SK Dirjen, Juklak dan Juknis serta peraturan lainnya harus lengkap dan operasional. (RB/ra)