Guru TIK di Sekolah Berperan Sebagai Pembimbing

6

Bandung, UPI

Seiring dengan diterapkannya Kurikulum 2013 pada pertengan tahun lalu oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memicu polemik bagi guru TIK dikarenakan dihapusnya mata pelajaran TIK dalam Kurikulum 2013, sehingga keputusan tersebut menjadikan galau bagi para guru TIK.

Menyikapi kegalauan tersebut, pemerintah tidak ingin merugikan guru TIK atau KKPI, sehingga pemerintah menerbitkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang “Peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013

Menyambut diterbitkannya permendikbud tersebut, Program Studi  Pendidikan Ilmu Komputer FPMIPA UPI bekerjasama dengan Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional (AGTIKKNAS) menyelenggarakan “Sosialisasi Permen 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK – KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013” dalam rangkaian agenda Rembug Nasional ke II Guru TIK-KKPI, Sabtu, 30 Agustus 2014 di Gedung Kebudayaan Kampus UPI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.

Ketua pelaksanaan rembug nasional Dr. Wawan Setiawan, M.Kom mengatakan rembug nasional guru TIK ini lebih ditekankan pada peran strategis Guru TIK dan KKPI untuk implementasi Kurikulum 2013 sehubungan dengan keluarnya Permendikbud No 68 tahun 2014 yang memberikan arah yang cukup jelas akan peran dan tugas guru TIK di sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013.

5Pada Permendikbud No. 68 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa peran Guru TIK atau KKPI di sekolah yaitu sebagai pembimbing pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam membimbing peserta didik untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, dan memfasilitasi tenaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK

“Diskusi ini akan diarahkan pada pemahaman yang utuh kepada para guru TIK mengenai peran guru TIK yang tercantum dalam Permen no 68 tahun 2014 yang sudah jelas peran dan fungsinya, namun masih menyisakan persoalan,” ujar  Wawan.

Persoalan tersebut menurut Wawan bahwa disisi lain yang dipandang sebagai kinerja hanyalah pada saat pelayanan siswa sementara pelayanan untuk guru  atau perangkat pendidikan belum diakomodir sebagai kinerja guru yang memiliki bobot  yang signifikan.

Dijelaskan Dosen Pendidikan Ilmu Komputer FPMIPA UPI ini persoalan lain yang tercantum dalam permen tersebut bahwa guru TIK dan KKPI yang belum memiliki kualifikasi pendidik TIK diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas  sebagai guru TIK sampai tanggal 31 Desember 2016, hal ini tentu akan muncul persoalan lain. Pertama akan terjadinya kehilangan jumlah guru TIK pasca 31 Desember 2016. Kedua, seperti apa kualifikasi yang mungkin bisa diberi treatment dalam kurun waktu yang tersisa.

“Dengan munculnya persoalan itu diharapkan ada pengakuan atau treatment lain yang menjadikan guru TIK itu masuk ke dalam kualifikasi atau kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas guru TIK sehubungan dengan Kurikulum 2013,”ujarnya.

Hasil rembug ini diharapkan ada kejelasan secara teknis untuk bab dan pasal yang masih dipahami belum utuh oleh para guru, kemudian ada arahan ataupun tindak lanjut yang lebih rinci dari permen ini agar para guru TIK saat ini sudah jelas arah kedepannya, ungkap Wawan Setiawan.

Menanggapi diberlakukannya regulasi Permendikbud No. 68 tahun 2014 ini, Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Hubungan Internasional UPI, Prof. Aminudin Azis, MA. mengatakan permasalahan yang terjadi pada tingkat perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ke-TIK-an menjadikan fenomena tersendiri ketika para lulusannya menjadi guru TIK di sekolah.

Urusan linearitas pada guru TIK ini sempat muncul ke permukaan gara-gara tidak dicapainya kesepahaman mengenai siapa yang berhak menangani pelajaran TIK di sekolah.

“UPI sendiri sudah berupaya untuk mengambil langkah dalam permasalahan ini, mereka yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut kita usahakan untuk segera menyusun kesepakatan bahwa diantara mereka itu harus pasti siapa yang berhak untuk menangai pelajaran TIK  di sekolah, apakah dari Prodi Teknologi Pendidikan atau dari Pendidikan Ilmu Komputer,” kata Prof. Amin .

2Menurutnya, jika terjadi guru yang mengalami ketidaklinearan di sekolah maka solusinya ada dalam permen itu sendiri. Jika guru  yang berasal dari Jurusan Tekpen itu harus menambah  materi penguasan dalam mata pelajaran ke-TIKannya maka itu terjadi penambahan melalui  pendidikan tambahan begitu juga sebaliknya bagi Guru Jurusan Pendidikan Ilmu Komputer yang menguasai materi isi maka terkait materi pembelajarannya kita tambahkan.

“Tetapi semua persoalan ini tidak perlu adanya tambahan pendidikan, kekurangan tersebut bisa ditambah dengan pendidikan sertifikat yang diakui sksnya,” tuturnya. (Deny)

~ dilihat : 832 kali ~