Uji Materi UU Pendidikan Tinggi Mendekati Kesimpulan

4

Jakarta, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Rabu (3/7/2013), kembali menghadiri sidang uji materi terhadap UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (otonomi dan PTNBH Konstitusional), di Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat. Sidang kali ini mendengarkan saksi dari pemohon dan saksi ahli dari para pihak yang terkait. Rabu (10/7/2013), masing-masing pihak akan menyerahkan kesimpulan kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk kemudian disusun sebagai bahan pertimbangan keputusan.

Hadir pihak terkait di antaranya ITB, UGM,  Unair, dan UI, sementara dari pihak pemerintah dihadiri Joko Swasono, Herliana, Siswo Wiranto dan lainnya. Saksi yang didatangkan pemohon, antara lain Aldo Felix dari UniversitasIndonesia (UI), Muhamad Helmi dari Universitas Negeri Makasar (UNM), dan Nurul Pratiwi Ningrum dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Aldo dalam sidang tersebut memberikan 3 kesimpulan tentang perguruan tinggi yang dalam tata kelola keuangan, memperoleh pendapatan di atas 50% berasal dari mahasiswa, yang mana dalam pengelolaannya tidak transparan, serta biaya operasional pendidikannya membengkak. 2

“PT yang mendapatkan dana lebih dari 50% dari mahasiswa untuk biaya operasionalnya, penggunaannya pun cenderung tidak transparan, serta BOP membengkak dari tahun ke tahunnya. Masalah lainnya yaitu ketenagaan, terdapatnya dualisme status hukum yang menyebabkan sebanyak 2.371 pegawai tidak jelas statusnya. Sarana dan prasarana juga bermasalah karena kurang memadainya ruang kuliah dan kehadiran menteri dalam rapat MWA hanya berkisar 8%”, katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak terkait menghadirkan 3 saksi ahli, di antaranya mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI Dr. Maruarar Siahaan, SH. MH., Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup periode 2010-sekarang Prof. Dr. Emil Salim, S. E.,  mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001—2008 Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.,3

Menurut Maruarar, dunia ini sudah rata, semua gagasan bisa saling tukar menukar, tidak bisa dikatakan adil tidak adil, di sini mahal di sana murah, kondisi Indonesia tidak seragam, sekarang sudah masanya AFTA, untuk dapat mampu bertahan maka harus masuk dalam zona persaingan dan kemitraan. Negara kesejahteraan bukan etatisme, sinergi pemerintah dan masyarakat perlu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Maruarar menegaskan bahwa pendidikan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, otonomi merupakan penyatuan jiwa, otonomi PTN BH dalam penguasaan negara yang berdaulat, negara mengatur semuanya agar terkendali.

Maruarar kembali menegaskan persaingan regional/global, kondisi SDM, infrastruktur, kondisi lokal PT yang tidak sama, menjadikan strategi pilihan kelembagaan pengelolaan PT merupakan keniscayaan dan tidak bertentangan konstitusi.

“Otonomi dan PTN BH bukan privatisasi karena penguasaan negara akan melakukan fungsinya mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad)”, ujarnya.

“Norma dan kebijakan dalam UU 12/2012 tentang pendidikan, tidak berada diluar constitutional boundary UUD 1945, dan karenanya UU a quo konstitusional”, tutupnya.

Dua saksi ahli lainnya yaitu Prof. Dr. Emil Salim, S. E., dan Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL., menyatakan hal yang sama. Emil mengatakan bahwa otonomi merupakan suatu strategi untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia pada tahun 2013-2050, apabila Indonesia tidak kuat bersaing maka akan masuk dalam zona midle income trap, dan kunci untuk keluar dari “perangkap” ini adalah naikan daya mampu bersaing dengan pola produksi berkualitas dengan daya dukung sumber daya manusia berilmu, terampil, dan berteknologi.

“Untuk mewujudkan keterjangkauan pendidikan bermutu sangat penting dikembangkan prinsip keadilan dan pemerataan geografis melalui pengalian sumber-sumber pembayaran pendidikan, seperti beasiswa, kerjasama filantrofis, dan lain-lain”, ujarnya.

Emil menegaskan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dan mobilisasi beasiswa kepada tak mampu namun berbakat dimungkinkan bila otonomi PT mencakup non akademis, dan kesejahteraan pegawai PT bisa ditingkatkan dengan pengelolaan wewenang otonomi non akademis.  (Dodi Angga)

~ dilihat : 307 kali ~