Otonomi Akademik dan Nonakademik, Keniscayaan bagi Perguruan Tinggi

DSC01547

Jakarta, UPI

Otonomi bagi perguruan tinggi merupakan keniscayaan, baik otonomi akademik maupun nonakademik. Kalau jaminan otonomi akademik dibatalkan, maka sivitas akademika Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum kehilangan kebebasan berpikir dan berpendapat. Bahkan, mereka kehilangan kebebasan mimbar akademik serta kehilangan otonomi keilmuan.

“Padahal, kebebasan berpikir dan berpendapat dijamin UUD 1945. Kalau jaminan otonomi pengelolaan PTNBH dibatalkan, maka otonomi akademik tidak dapat teraktualisasi. Sebab, misalnya, PTNBH kehilangan kebebasan membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi,” kata Mohammad Fajrul Falaakh, saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam sidang Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2013).DSC01560

Mohammad Fajrul Falaakh merupakan salah satu pakar ahli dari pihak terkait yang didatangkan sidang berkaitan dengan gugatan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain UGM, tujuh perguruan tinggi berstatus PTNBH juga hadir, yaitu dari UPI, ITB, UI, USU, dan Unair. Dari UPI hadir Pembantu Rektor Bidang Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Prof. Dr. Aminudin Aziz dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dr. Yadi Ruyandi, M.Si.

Pakar ahli yang didatangkan pemohon, Bernandus Sooebroto dalam kesempatan itu menyatakan, isi UU Dikti mengatur tentang pengorganisasian program studi pendidikan tinggi, bukan pengilmiahan, sehingga UU Dikti ini jauh dari semangat pendidikan. UU No. 12 Tahun 2012 adalah UU tentang Pengorganisasi Perguruan Tinggi, bukan UU Pendidikan Tinggi.

“UU Dikti ini terdapat norma yang tidak ada, seperti pribadi manusia. Dalan undang –undang tersebut pribadi manusia tidak dibicarakan lagi, melainkan mengenai pengorganisasian perguruan tinggi. Oleh karena itu, nama UU Dikti tidak tepat, melainkan tentang organisasi perguruan tinggi,” katanya.

Ia menegaskan, terdapat beberapa norma dalam UU Dikti yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 jika dipandang dari sudut filsafat dan humaniora.DSC01543

Otonomi Kampus

Menurut Fajrul Falaakh, kehilangan otonomi kampus berarti kehilangan hak konstitusional. Padahal, UUD 1945 memberikan jaminan kepastian hukum atas status subjek di muka hukum (termasuk pengadilan) dan publik. Dengan demikian, menghilangkan otonomi pengelolaan PT berarti memasung otonomi akademik yang merupakan handelingsbevoegheid pada subjek hukum yang dinyatakan memiliki rechtbevoegheid.

Fajrul Falaakh dalam kesempatan menegaskan bahwa permohonan pembatalan UU No. 12 Tahun 2012 harus ditolak. Sebab, pemohon gagal membuktikan kerugian konstitusional yang diderita karena berlakunya Pasal 2 dan 3 UU Dikti. Pasal 2 menyatakan, “Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhineka Tunggal Ika.” Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, tujuh asas pendidikan tinggi, yaitu kebenaran ilmiah, penalaran kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan.

Fajrul Falaakh menegaskan, permohonan pembatalan UU No. 12 Tahun 2012 berarti membatalkan kewenangan negara mengatur dan membentuk badan hukum publik yang bersifat nirlaba di bidang perguruan tinggi negeri.DSC01554

“Saya belum pernah mendengar dan membaca bahwa Pancasila, UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi melarang negara mengatur dan membentuk badan hukum public di bidang pendidikan, apalagi yang bersifat nirlaba,” ujar Fajrul.

Ia mengemukakan bahwa pemohon keliru mendalilkan bahwa otonomi pengelolaan PTNBH versi UU Dikti adalah terlarang, karena dinilai sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal versi UU BHP Tahun 2009 yang telah dibatalkan MK.

Dr. Ade Armando sebagai ahli yang dihadirkan pemerintah menjelaskan, tudingan yang mengatakan UU Dikti telah melahirkan komersialisasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa kurang mampu adalah tidak berdasar. “Justru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini dilahirkan dengan muatan yang akan mencegah pola eksploitatif.”

Dikatakan, UU Dikti membatasi ruang gerak pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam menerapkan biaya kuliah. Karena UU Dikti melarang PT menetapkan sendiri uang kuliah mahasiswa.DSC01565

“Dalam UU tersebut, menegaskan bagi PTN BH mewajibkan 20% bangku kuliah harus diisi mahasiswa tidak mampu yang pembiayaan kuliahnya akan ditutupi dengan beasiswa dan pendanaan lainnya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujar Ade Armando.

Kewajiban kuota 20 persen bagi kalangan tidak mampu ini luar biasa, secara realistis, daya tampung perguruan tinggi terbatas sehingga harus ada proses penyeleksian ketat untuk bisa masuk ke sana.

Dengan demikian, kewajiban kota 20 persen ini adalah  semacam affirmative action untuk membuka kesempatan lebih besar bagi rakyat kecil. “Jadi, tidak logislah kalau UU ini dianggap bertentangan UUD 1945 karena dilandasi semangat neoliberalisme dan komersialisasi pendidikan,” ujar Ade Armando.(Wakhudin/Deny Nurahmat)