Menganalisis Implementasi Teknologi dalam Pemberdayaan UMK di Indonesia

shutterstock_314047364

Usaha Menengah Kecil (UMK) di Indonesia semakin berkembang. Namun, perkembangannya terhambat oleh implementasi teknologi dalam bidang produksi. UMK merupakan jenis usaha kecil yang berdiri sendiri.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Menengah Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Isu mengenai Usaha Menengah Kecil dan hubungannya dengan implementasi teknologi tersebut kemudian dibawa oleh Dhian Kusumawardhani dalam disertasinya yang berjudul ‘Analisis Implementasi Kebijakan Difusi Teknologi bagi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil: Studi Kasus Iptekda LIPI di Jawa Barat dan Jawa Timur 2000-2011’.

Disertasi ini kemudian diujikan dalam sidang promosi doktor pada Kamis (14/7/2016), di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Dalam disertasinya, Dhian menegaskan bahwa penelitian ini berfokus pada penguasaan dan penggunaan teknologi bagi pemberdayaan UMK, khususnya yang terkait dengan aspek kebijakan publik.

Hal itu berdasarkan pada masalah yang ditemukan Dhian bahwa penggunaan alat produksi tradisional masih menghambat pemberdayaan UMK di Indonesia. Padahal, pertumbuhan dan perkembangan UMK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Penelitian yang dilakukan Dhian menggunakan metode postpositivism dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dilakukan terhadap informan dari unsur pelaku atau pengusaha UMK maupun pemerintah daerah setempat.

Dari penelitian ini, Dhian menuliskan beberapa kesimpulan. Hal pertama ialah bahwa isi kebijakan teknologi akan menentukan bagaimana implementasinya pada daerah tersebut.

Selain itu, gambaran proses implementasi teknologi di kedua wilayah penelitian menunjukan bahwa sistem sosial budaya dan peran agent of change dalam proses adopsi teknologi sampai dengan pada tahap keberlanjutan penggunaannya sangat memegang peranan penting.

Melalui penelitian ini, Dhian juga memberikan beberapa saran praktis yang dapat diimplementasikan. Pertama, perlu adanya re-desain tujuan difusi teknologi melalui iptekda LIPI dengan membuat skala prioritas pencapaian tujuan yang disesuaikan dengan sumberdaya dan kewenangan LIPI di level internal.

Selain itu, perlu adanya informasi tentang sistem sosial dan budaya bagi para change agent sebelum melakukan difusi teknologi. Terakhir, pemberdayaan UMK di pedesaan dapat dicapai apabila ketergantungan pihak UMK tentang teknologi dapat diatasi dengan kehadiran tenaga pendamping yang berkompeten.

Sumber : fisip.ui.ac.id

Foto : shutterstock.com


~ dilihat : 21 kali ~