Jenderal (Purn) Moeldoko Paparkan Strategi Hadapi Perang Kebudayaan dalam Kuliah Umum di UI

Kuliah umum Moeldoko 2015Kuliah Umum bertajuk “Inovasi dan Semangat Kebangsaan” yang digelar di Balai Sidang UI pada Jumat (11/12/2015) menghadirkan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai pembicara. Pada acara itu, lulusan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1981 tersebut memaparkan kiat-kiat menghadapi perang kebudayaan yang akhir-akhir ini bergejolak. Menurut Moeldoko, perang kebudayaan telah melanda seluruh negara, termasuk Indonesia.

Panglima Divisi 1-Kostrad tahun 2012 tersebut memaparkan bahwa indikator adanya perang kebudayaan adalah adanya goyangan kepercayaan terhadap prinsip-prinsip bernegara seperti ideologi Pancasila dan prinsip-prinsip dalam beragama. “Banyak dari kita yang mempertanyakan apakah ideologi Pancasila masih ada?” ujarnya.

Menurut Moeldoko, jika kita masih mempertanyakan hal itu, berarti kita menjadi bagian dari serangan perang kebudayaan. “Perang kebudayaan akan menjauhkan masyarakat dari cara berpikir bahwa mereka punya kekuatan. Masyarakat menjadi skeptis, was-was, apatis, dan harapan jadi menipis. Bila masuk di dalamnya, kita sudah menderita serangan (perang kebudayaan—red),” tuturnya.

Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957, tersebut juga memaparkan perkembangan tren yang mungkin terjadi dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan. “Kelangkaan energi, menurunnya SDM, harapan hidup manusia rata-rata 100 tahun, perubahan iklim, ancaman keamanan global, paradigma baru perang ke depan, dan masa depan individu yang dulu tersandera perkembangan teknologi,” paparnya.

Strategi untuk menghadapi dan mengantisipasi perang kebudayaan, menurut Moeldoko, di antaranya adalah bangsa Indonesia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu berubah, dan menjalankan inovasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai tambahan, pria yang mendapatkan gelar S2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga menjelaskan bahwa usaha masyarakat Indonesia harus didukung oleh adanya kebijakan pemerintah.

Penulis: Frista Nanda Pratiwi


~ dilihat : 84 kali ~