Direktorat Tenaga Kerja Timor Leste Kunjungi UPI

kunjungan timor 4Bandung, UPI

Pada Kamis (7 Maret 2013) Direktorat Umum Inspeksi Tenaga Kerja Timor Leste berkunjung ke Universitas Pendidikan Indonesia.  Kegiatan yang dimediasi oleh Sri Harto M.Pd Kepala OIER UPI yang menjelaskan maksud kedatangan mereka  untuk membicarakan isu tentang anak dan isu penyalahgunaan tenaga anak  di bawah umur sebagai tenaga kerja di Industri.  Isu tersebut membutuhkan best practices yang dilakukan oleh para akademisi UPI.

Saat menyambut kedatangan delegasi Timor Leste, Pembantu Rektor UPI Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, Prof. H. Furqon, Ph.D menyampaikan rasa gembiranya karena kunjungan tersebut.  Dalam pertemuan di Partere gedung Isola tersebut, ia  menjelaskan sejarah gedung Isola yang  yang masuk Bangunan Cagar Budaya yg dilindungi. Selain itu ia pun menjelaskan bahwa gedung ini pada masa lalu menjadi basis perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi kebanggaan UPI.

Kemudian ia pun memperkenalkan para akademisi UPI yang hadir dalam kesempatan tersebut seperti Prof. Dr. Ahman (Dekan FIP), Dr. Mamat Supriatna (Ilmu Pendidikan Guru), Prof. Dr. Juntika ( Ketua Prodi Psikologi Pendidikan), Prof. Dr. Sumarto (Ketua LPPM), Dr. Nandang Rusmana (Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling), Dr. Ocih Setiasih (Kaprodi PG PAUD), Dr. Amin Budiamin, dan Dr. Yusi (Dosen Prodi Psikologi Pendidikan).

UPI adalah universitas tertua di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan. Saat ini jumlah mahasiswa 36.000 mahasiswa, dan  memiliki luas kampus seluas 50 hektar serta lima Kampus Daerah. UPI pun memiliki  1.237 dosen pendukung kegiatan akademik agar berjalan dengan baik.  Secara internasional UPI telah  melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, Jepang, Jerman, dan Belanda.  Kedatangan delegasi tersebut diharapkan awal bagi langkah bersama  di masa mendatang.

Aniceto Leto Soro  Direktur Sekretariat Negara untuk Vokasional, Training dan Pekerjaan Kementrian Tenaga Kerja Timor Leste mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan menerima delegasi yang dipimpinnya.  Ia memperkenalkan anggota delegasinya Yohana Dona, Polito  Da Cuito, Adalgica Ximenes, Fernando Silva, Florecio.  Selain itu juga ada pendamping dari ILO Jakarta yaitu Reti Sudarto, Alfanie Ramadhani (Pusat KLN Kemenaertrans).

Aniceto menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk mengikuti seminar internasional tentang penghapusan tenaga kerja  anak.  Terkait itu disadari bahwa dalam membangun negara membutuhkan pengalaman lebih mendalam tentang penggunaan  tenaga kerja yang berusia  di bawah 18 tahun. Tentunya dibutuhkan penanganan hal-hal yang terkait dalam menghindari hal tersebut di Timor Leste.kunjungan timor 1

“Negara ini pada dasarnya sedang dalam proses belajar dalam kemerdekaannya  10 tahun terakhir, dan  sudah meratifikasi segala jenis pekerjaan yang bisa membahayakan anak di bawah usia 18 tahun. Tentunya ada kesadaran bahwa harus belajar kepada negara tetangga yang memiliki hubungan  bagus seperti dengan negara Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat membantu pengembangan proses tenaga kerja  di Timor Leste dan penanganan anak terutama kepada anak-anak miskin,” ujar Aniceto.

Prof. Juntika Nur Ihsan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa program dalam mengentaskan tenaga kerja anak ditempuh negara Indonesia dengan melakukan konsentrasi penuh dalam bidang pendidikan.  Negara Indonesia sudah memberlakukan wajib belajar 12 tahun. Namun memang masih ada anak yang dalam program tersebut masih bekerja.  Tentunya beragam upaya dilakukan untuk mengembalikan mereka agar bisa kembali belajar dan haknya terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Dr. Mamat memaparkan pula bahwa UPI memiliki kaitan sejarah yang erat dengan ILO.  Kegiatan ini  diawali saat terjadinya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004.  ILO pada saat itu menangkap perlu ada intervensinya dalam menanggulangi dan merekonstruksi anak-anak yang bekerja karena ditinggalkan oleh keluarga. Mereka perlu dibantu secara fundamental dari sisi pendidikan agar mampu bertahan hidup. Departemen Pendidikan Nasional sekarang dikenal sebagai Kemendikbud memiliki program kecakapan hidup yang diterapkan bagi anak-anak pendidikan dasar (SD dan SMP), yang mengembangkan kecakapan khusus/lifeskill.

Di Indonesia 91 % Program Wajib Belajar 9 Tahun Tuntas

Pada tahun  2005 UPI bertemu ILO, Dinas Pendidikan Aceh, Kemendikbud untuk mengoperasionalkan program tersebut yang kemudian diterapkan pula di beberapa daerah. Di dunia sudah terdapat “Kesepaktan Kairo”, pada tahun 2006 bahwa program wajib belajar 9 tahun harus tuntas pada tahun 2015. Berdasarkan penelitian yang dilakukan UPI, dengan tema “Studi Dampak Program Terpadu Dalam Mencegah Pekerja Anak di Kabupaten Sukabumi Melalui Pendidikan Inklusif Kecakapan Personal dan Sosial, Serta Pemantauan Berbasis Sekolah.”  Berdasarkan penelitian ini program wajib belajar 9 tahun di negara Indonesia pada  tahun 2008-2009 program tersebut sudah 91 % tuntas. Sedangkan  9%  belum tuntas terutama karena dilatarbelakangi oleh masalah sosial budaya daerah tertentu. Tentunya pelaksanaan program ini memerlukan penanganan terpadu dari berbagai stakeholder. Hasil penelitian ini sudah hasil sudah disebar ke anggota ILO di seluruh dunia.

kunjungan timor 3Pada program tersebut adalah mendidik kecakapan pravokasional sebagai subjek studi yg direkomendasikan ILO.  Menurut Unesco memang perlu dikembangkan softskill dalam pendidikan terutama tentang adanya aktifitas produktif namun bukan bekerja di luar batas kompetensinya dalam  usia 12 tahun. Kegiatan hanya media dalam upaya meningkatkan kecakapan pribadi, bekerjasama, dan komunikasi yang baik. Tentunya penting melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai elemen kunci dalam melakukan pendekatan sosial budaya.

Keterlibatan kementrian terkait dalam menghadapi masala, serta penangananan masalah secara bersama. Ia pun menjelaskan bantuan di Indonesia kepada anak bangsa dilakukan melalui beasiswa, peralatan sekolah, seragam, transportasi, asrama.  Kemudian dilakukan program  lintas sektor untuk memberdayakan orang tuanya agar berpenghasilan agar meningkatkan perekonomian keluarga.  Sehingga anak pun dapat menikmati pendidikan yang dibutuhkannya.

Dr. Yusi memaparkan pula dalam kesempatan tersebut bahwa UPI sudah mengirimkan wakilnya Prof. Dr. Furqon dan juga dirinya dalam Lembaga Perlindungan Anak di jawa Barat. Anak jalanan yang diberikan bantuan oleh Departemen Sosial dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial untuk memantau penggunaan uang bantuan yang diberikan agar dipergunakan semestinya. Dalam lembaga ini pun disediakan program rumah singgah dan rumah perlindungan yang diberikan hingga SMA. Kemudian khusus bagi pencegahan anak-anak menikah di usia muda terutama di Indramayu di setiap kecamatan pada saat pemberian akte kelahiran juga menerima beasiswa pendidikan. Hal ini menjamin mereka dapat melanjutkan pendidikan pada program non formal paket A, B, dan C yang memiliki standar kompetensi yang sama sehingga mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di masa depan. 

Pertemuan itu secara keseluruhan berlangsung dengan hangat, dan dilontarkan pula pertanyaan teknis dari delegasi Timur Leste untuk merealisasikan hubungan kerjasama dengan UPI di masa mendatang. Semoga saja melalui pendidikan maka akan meningkatkan kesejahteraan bangsa kedua negara di masa mendatang lebih baik lagi. (Teks: Dewi Turgarini, Foto: Deni Nurahmat).

~ dilihat : 589 kali ~