Di Akhir Tahun, UPI Fokuskan Diskusi Kurikulum 2013

Bandung, UPIRektor UPI Prof. Sunaryo

Universitas Pendidikan Indonesia menggelar refleksi akhir tahun 2013 berupa focused group discussion tantangan “Implementasi  Kurikulum 2013” di Isola Resort  Lantai 3 Kampus UPI Jalan Dr. Setiabudi No. 229 Kota Bandung, Senin (30/12/2013) pukul 9.30-11.30 WIB. Tampil sebagai narasumber Rektor UPI Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi;  Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat Drs. H. Totoh Santosa, M.M.; Kepala SMAN 3 Bandung, Drs. H. Encang, M.Pd.; dan Pemimpin Redaksi H.U. Pikiran Rakyat, Islaminur Pempasa, S.Pd.; M.Si.

Kepala Humas UPI Suwatno menjelaskan, acara ini juga dihadiri ketua dan anggota Dewan Guru Besar UPI, unsur pimpinan UPI, ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik UPI, serta sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah.

Dikemukakan, selama ini dikesankan bahwa setiap ganti menteri ganti kebijakan. Itu pula yang terjadi dalam pemerintahan di tanah air. Meskipun konstitusi tertinggi menyatakan A, pada konstitusi di bawahnya berubah menjadi B, bahkan konstitusi implementasi berubah menjadi C. Keadaan ini juga terjadi dalam pembangunan sektor pendidikan. Maka, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun tidak konsisten dalam berbagai peraturan di bawahnya.

Menurut Ketua Panitia Dr. Suwatno, M.Si., terlepas dari pro dan kontra atas perubahan Kurikulum 2013, yang  dirancang tanpa riset tentang profil dan kebutuhan perkembangan manusia Indonesia yang diharapkan, mengusung semangat mempersiapkan manusia Indonesia masa depan yang cerdas, kompetitif, dan berjati diri Indonesia. Kurikulum 2013 menonjolkan kekuatannya sebagai integrator, menekankan pada proses, diferensiasi layanan, dan asesmen berkelanjutan.

Sesungguhnya tiga prinsip terakhir sudah ditegaskan sejak Kurikulum 1975, kata dia, namun konsistensi implementasinya  tidak terjadi. Kurikulum 2006 yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dinilai mengandung pemikiran lepas konteks, dianggap tidak  mampu mewujudkan integritas proses pendidikan. “Sebaik apa pun kurikulum tidak akan mendatangkan perbaikan selama sumber daya yang ada di balik kurikulum tidak mampu mewujudkannya ke dalam  suasana dan proses pembelajaran,” kata Suwatno.

Sekiranya regulasi dan kebijakan pendidikan lahir secara konsisten dari landasan normatif, jelasnya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), apa yang dirumuskan dalam Kurikulum 2013 bukanlah hal yang terlalu luar biasa. Pasal dan ayat di  dalam  UU Sisdiknas  sarat makna filosofis dan kerangka pikir  pendidikan yang harus dijabarkan secara konsisten ke dalam regulasi dan kebijakan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan. Namun selama ini landasan filsafat dan kerangka pikir tadi diingkari.

“Agar tidak mengulang inkonsistensi atas beberapa prinsip dan landasan pendidikan sebagimana ditegaskan di dalam UU Sisdiknas, beberapa hal perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan Kurikulum 2013,” ujar Suwatno selanjutnya.

Kesatu, kaidah yang ditegaskan  Pasal 1 (1) UU Sisdiknas, bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, mengandung tiga implikasi pedagogis yang harus dilaksanakan.

Ketiga implikasi tersebut adalah (1) memosisikan peserta didik sebagai “pemikir aktif”  yang menekankan pembelajaran sebagai proses perkembangan dan tidak bertolak dari asumsi defisit,  (2) pembelajaran merupakan proses kolaborasi dan diskusi yang mewujudkan transaksi “intersubjektivitas”  yang menumbuhkan kebenaran objektif, rasa empati dan kesadaran kultural, dan  (3) asesmen tidak berhenti pada ukuran kuantitatif, melainkan asesmen komprehensif yang menggambarkan kemajuan perkembangan peserta didik mulai dari asesmen pada tingkat satuan pendidikan sampai ke tingkat nasional.

“Ini berarti, Kurikulum 2013 harus memuat materi dan program yang memberdayakan peserta didik, memberi ruang bagi guru untuk berinovasi, dan memberi peluang bagi dilakukannya pengukuran keberhasilan belajar secara berkelanjutan dan menyeluruh,” ujar Suwatno.

Kedua, visi  futuristik UU Sisdiknas untuk mengantarkan manusia Indonesia ke dunia kerja  global dan menjadi warga dunia yang tanpa batas harus tercermin di dalam materi dan desain kurikulum 2013.  Pendidikan nasional harus bersifat adaptif dan inovatif namun tetap  berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945 serta berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional.

Dikemukakan, sinyalemen melemahnya karakter bangsa dan nasionalisme merupakan indikator ketidaktersentuhan peserta didik oleh nilai budaya nasional. Nilai budaya, sebagai mind set bangsa, tidak tertanamkan dengan baik dalam suasana belajar dan proses pembelajaran. Budaya bukanlah semata-mata sebagai produk tetapi juga sebagai proses.

Lebih jauh visi futuristik ini  harus dituangkan di dalam rancangan kurikulum yang memungkinkan peserta didik berpikir dalam konteks global namun bertindak dalam konteks lokal. Prinsip perkembangan peserta didik secara berkelanjutan terkandung di dalamnya, dan ini berarti bahwa pendidikan harus peduli terhadap pemeliharaan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai kekuatan karakter dan jati diri bangsa.

Ketiga, kata dia, fungsi pendidikan nasional harus bermuara pada pembentukan karakter bangsa. Lagi-lagi UU Sisdiknas, sebagaimana arahan Pasal 3, memberikan garis tegas bahwa karakter peserta didik yang harus dibangun mencakup tiga aspek berikut. Kesatu,  membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, yang akan menjamin kepastian keberlanjutan esksitensi bangsa Indonesia di muka bumi. Kedua,  mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai kekuatan kolektif  yang membentuk karakter bangsa, dengan menempatkan nilai kultural sebagai perekat kekuatan kolektif. Ketiga, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia yang mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya.

“Kerancuan praktik pendidikan yang terlalu menekankan aspek akademik dan pembentukan perilaku instan dalam proses pendidikan harus diakhiri bila misi pendidikan nasional sebagai wahana pembentukan watak dan karakter bangsa ingin diwujudkan. Cara pencapaian tujuan pembelajaran dengan menempuh jalan pintas pun harus dibuang sebab terbukti hanya mengerdilkan potensi insani peserta didik,” katanya.

Kegiatan “olimpiade” yang masif, yang menekankan pada proses latihan menjawab soal, yang terjadi pada banyak mata pelajaran, jelas  membawa  peserta didik keluar dari habitatnya dan bisa menjauhkannya dari proses pembentukan karakter. (WAS)

~ dilihat : 308 kali ~